Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian dan Perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK

Gb. i.ytimg.com

UMR, UMP, UMK adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam dunia kerja. Bahkan saat wawancara zaman penulis masih mencari kerja, ketika ditanya ingin ditanya tentang nominal gaji, penulis selain meminta gaji yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, ⁵juga seringnya meminta sesuai UMR.

UMR, UMP, dan UMK memang sangat erat kaitannya dengan gaji seorang pekerja. Ketiganya merupakan standarisasi dari upah minimum yang harus diterima seorang pekerja. Banyaknya para pekerja yang demo di televise, salah satunya adalah membahas UMR, UMP, atau UMK tersebut. Bahkan tak terkecuali seorang guru honorer, mereka berdemonstrasi karena upah mereka tidak sesuai dengan UMR, UMP, atau UMK.



Menurut penulis UMR, UMP, dan UMK adalah salah satu hak bagi setiap pekerja. Dengan bayaran yang sesuai UMR, UMP, atau UMK maka kita seakan telah mendapat penghidupan yang layak, terutama dalam membiayai kehidupan kita. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut tentu disesauikan dari berbagai hal disuatu wilayah, baik gaya hidup, harga kebutuhan pokok dan lainnya.

Oleh karena itu dalam demonstrasi guru honorerpun sering mengungkapkan kekecewaannya pada pemerintah, hal ini dikarenakan pendapatan yang mereka terima sangat jauh dari nominal UMR, UMP, atau bahkan UMK sekalipun.

Sebelum membahas lebih jauh tentang UMR, UMP, dan UMK, mari kita bahas terlebih dahulu pengertian dari ketiga hal tersebut :

Pengertian UMR, UMP dan UMK

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 7 Tahun 2013, terdapat beberapa definisi terkait upah minimum, yaitu ;

- Upah Minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman

- Pengertian UMR adalah Upah minimum Regional, namun istilah ini sudah tidak digunakan lagi sejak adanya peraturan menteri yang baru, sehingga istilah upah minimum yang digunakan adalah UMK dan UMP saja.

- Pengertian UMP adalah Upah Minimum Provinsi yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah kota/kabupaten di satu provinsi.

- Pengertian UMK adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten yaitu upah minimum yang berlaku di sebuah wilayah kota/kabupaten

Perbedaan  UMP dan  UMK

UMP adalah kepanjangan dari Upah Minimum Provinsi, dimana ruang lingkupnya adalah satu provinsi, dan nilai upah yang diberikan adalah sama, selama suatu wilayah tersebut masih ada dalam satu provinsi.

UMK adalah kepanjangan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten dimana ruang lingkupnya adalah satu kota atau satu kabupaten, dan nilai upah antara satu kota/kabupaten yang satu dengan yang lain itu tidak sama.

Nilai UMP biasanya minimal sama dengan nilai upah minimum Kota/Kabupaten yang paling rendah.  Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa nilai UMP rata-rata selalu lebih kecil dari pada nilai UMK.

Nilai UMP dan UMK bisa dengan mudah kita lihat di internet atau bahkan dimedia cetak sekalipun, hal ini karena kedua hal tersebut biasanya ditetapkan melalui sebuah peraturan gubernur dan peraturan daerah.

Lantas siapakah pihak yang mengawasi UMR, UMP dan UMK ini?

Dalam hal pengawasan dan pelaksanaan UMP dan UMK, telah diatur oleh peraturan Menteri nomor 7 tahun 2013 pasal 20. Peraturan tersebut menjelaskan, bahwa pengawasan UMP dan UMK dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Perbedan Sistem Pembayaran Antara UMP dan UMK

Dilansir dari Goukm.id, dalam hal sistem pembayarannya, baik UMP dan UMK ini diatur sesuai dengan pasal 17. Bagi para pekerja atau buruh dengan sistem kerja borongan atau sistem harian lepas yang dilaksanakan sebulan dan paling lama dua belas bulan, maka upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan di perusahaan bersangkutan.

Upah pekerja atau buruh harian lepas ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja enam hari dalam seminggu maka upah bulanan dibagi 25. Sementara, bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja lima hari dalam seminggu maka upah bulanan dibagi 21.

Sudah Tidak Ada Lagi Istilah UMR

Dalam hal menetapkan UMR setiap tahunnya, dibutuhkan suatu proses yang panjang. Dimana hal ini berasal dari DPD (Dewan Pengupahan Daerah), yang tergabung dari birokrat, akademisi, pengusaha, dan juga pekerja menyelenggarakan rapat.  Setelah itu, melalui tim survai yang dibentuk melakukan survai langsung kelapangan, untuk mengetahui berbagai harga dari kebutuhan seorang karyawan atau pekerja.

Setelah melakukan survai terhadap harga kebutuhan di berbagai kota dalam sampel provinsi, yang dianggap dapat mewakili. Maka setelah itu, didapatkanlah ketentuan angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak), yang juga dikenal sebagai KHM (Kebutuhan Hidup Minimum). Kemudian setelah mendapatkan angka KHL dan DPD, maka diusulkanlah UMR kepada gubernur, untuk kemudian disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak ini, dijadikan sebagai dasar untuk menentukan upah minimum, yang disarkan pada kebutuhan hidup seorang karyawan yang masih singel (belum berumah tangga).

Saat ini istilah UMR ini sudah tidak digantikan lagi, tetapi telah diganti dengan UMP dan UMK.  Namun meski demikian, istilah UMR ini masih sangat populer. Sebab mayoritas karyawan, masih menyebut upah dari perusahaan adalah UMR.

5 comments for "Pengertian dan Perbedaan antara UMR, UMP, dan UMK"

  1. typo min, umk kok jadi upah minimum provinsi, ump juga jadi upah minimum kota

    ReplyDelete
  2. Terimakasih atas kepeduliannya, semoga mas Teguh selalu sehat dan dimudahkan rizkinya ...

    Salam Hormat

    Membangun Inspirasi

    ReplyDelete
  3. Tolong honorer untuk kota banjarbaru juga gajihnya juga juga harus harus UMP

    ReplyDelete
  4. Tolong untuk honorer banjarbaru gajihnya juga harus UMP untuk kesejahtraanya..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gajih saya satpam 2,2jt dikaltim. Tolong bantu selesaikan masalah ini

      Delete

Komentar